Keuangan daerah rupanya jadi sektor 'idola' para aktor korupsi. Berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi sektor yang paling diminati.
"Baik tahun 2009 maupun 2010, keuangan daerah tetap sebagai pintu korupsinya," ujar Koordinator Divisi Investigasi Publik ICW, Agus Sunaryanto dalam keterangan persnya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.
Keuangan daerah menyumbang potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar dengan 38 kasus.
Tiga sektor lainnya yang menyumbangkan potensi kerugian negara yakni, perizinan Rp420 miliar (1 kasus), pertambangan Rp 365,5 miliar (2 kasus), dan energi/listrik Rp140,8 miliar (5 kasus). "Aparat penegak hukum harus meningkatkan kewaspadaan kepada tiga sektor tersebut," tandasnya.
Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2009, kasus korupsi yang meraup keuangan daerah sebesar Rp410,857 miliar dengan 23 kasus.
Adapun modus yang paling banyak digunakan para pelaku korupsi untuk mengeruk uang negara yakni, penggelapan (62 kasus). Diikuti modus mark up (52 kasus), proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran (18 kasus) dan suap (7 kasus).
Sementara, modus tertinggi pada semester I tahun 2009 yaitu modus penyalahgunaan anggaran dengan 32 kasus. "Ini terkait dengan kondisi politik yang terjadi. Tahun 2008-2009 adalah tahun persiapan menjelang pemilukada," kata Agus.
Modus penggelapan menurut Agus, umumnya terkait dengan penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. "Seperti dana bantuan sosial yang marak terjadi pada tahun 2008-2009," ungkapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar