Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali memberikan komentar mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung yang memiliki dampak negatif. Menanggapi ini, Kementerian Dalam Negeri pun akan mendiskusikan dengan sejumlah pakar terkait Pilkada.
"(Diskusi) pilkada itu ke depan akan seperti apa, yang biayanya mahal, punya dampak luar biasa, saat ini memang masih jadi diskursus," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di sela Rapat Kerja Nasional III Presiden dengan Menteri dan Gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, 5 Agustus 2010.
Gamawan mengatakan, Presiden memang sudah menyatakan yang paling ideal adalah pemilihan langsung. Namun, yang sedang dicari caranya adalah menghilangkan dampak dan ekses negatif seperti kerusuhan akibat Pilkada.
"Ada yang berpendapat ekses (dampak) itu karena sistem, karena mahal. Makanya kami ada diskusi lebih intensif lagi," ucap mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Kemudian diskusi juga akan membahas mengenai wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gamawan mengatakan wacana itu dimungkinkan. "Karena Gubernur itu wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Kewenangannya terbatas, sementara biayanya mahal," ujar Gamawan.
Namun, untuk tingkat Kabupaten atau Kotamadya, Gamawan mengatakan tidak akan ada perubahan. "Hanya untuk pemilihan gubernur saja ada wacana seperti itu (dipilih DPRD)."
Pada 28 Juli lalu, Presiden mengatakan pemerintah memahami Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memiliki dampak besar, baik secara sosiologis ataupun ekonomis. Namun, Presiden mengatakan pilihan terbaik adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung.
Hal ini dikatakan Presiden sebelum rapat dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, di Kantor Presiden, 28 Juli 2010. "Banyak pandangan apakah tidak terlalu tinggi cost, ekses, atau dampak dari pemilihan kepala daerah melihat dinamika perpolitikan di daerah," kata SBY. Tapi "Pilihan terbaik adalah dipilih secara langsung."
SBY beralasan, pemilihan secara langsung membuat masyarakat daerah mengenal calon kepala daerahnya. "Konstituen akan lebih dekat mengenal calon. Kemudian siapapun yang terpilih berarti mendapatkan mandat dari rakyat yang dipimpinnya," ucap Presiden.
SBY menyadari dalam prakteknya memang masih ditemukan berbagai penyimpangan. "Kadang-kadang politik uang yang terjadi, ongkos politik yang mahal, kemudian tidak mudahnya membedakan antara popuaritas dan kapasitas, dan seterusnya," tutur SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar